Selama ini ketika mendengar istilah 'kerajaan' yang terbayang di pikiran saya adalah tua, kuno, budaya, kraton, dan kirab. Itu adalah gambaran-gambaran yang terbentuk sebab tinggal berdekatan dengan Kraton Jogja. Dua kata pertama, tua dan kuno, tidaklah bermaksud menjelekkan tapi buat saya kraton sudah berada di ruang yang berbeda dengan kehidupan sebenarnya yang modern, cepat, dan minimalis.
Vibe kerajaan yang damai, mendayu-dayu, teduh, pelan, dan penuh simbol rasanya sudah berjarak dengan realita. Walaupun Kraton Jogja berterima dengan baik di masyarakat dan bahkan rajanya menjabat posisi gubernur di pemerintahan, orang-orang menempatkan kraton sebagai produk budaya saja. Kebanggaan iya, turisme tentu, tapi saya berpikir nowhere in the modern world should monarchy remains relevant, and that's oke.
Maksudnya oke saja kerajaan masih eksis dalam dimensi budaya tapi untuk memimpin masyarakat modern rasanya sistem monarki sudah usang. Mungkin sudah betul sebuah negara dipimpin presiden saja seperti Indonesia, tidak perlu ada raja. Buat apa masih 'main raja-rajaan' seperti banyak negara di Eropa.
Tapi melihat bagaimana Indonesia diurus akhir-akhir ini dan membandingkannya dengan peran serta posisi kerajaan Belanda di kehidupan masyarakat, saya memikirkan ulang hipotesis itu, jangan-jangan posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah ide yang buruk dan mungkinkah Indonesia akan lebih stabil jika juga punya raja di level negara?
Menjadi negara yang stabil saja sudah cukup, tidak harus menjadi super prosper atau super power. Negara-negara barat bisa punya PDB tinggi dan maju secara ekonomi karena mereka punya headstart menjelajahi bumi dan mengeruk keuntungan dari negara-negara lain, bukan semata-mata karena mereka lebih pinter. Jadi tidak adil membandingkan dengan angka-angka dan harga-harga. Airbus A380 ya begitu itu, Cessna 172 ya begitu itu, ukuran nggak masalah yang penting terbangnya stabil.
Seberapa monarki sih Belanda? Kerajaan Belanda masih aktif sampai sekarang dan saat ini yang bertahta adalah His Majesty King Willem-Alexander. Beliau adalah buyut dari Ratu Wilhelmina yang bertahta di paruh pertama abad 20 ketika masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga namanya sering ada di buku sejarah.
PSSI-nya Belanda KNVB secara harfiah adalah Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (Asosiasi Sepakbola Kerajaan Belanda). Sementara KLM adalah singkatan dari Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Maskapai Penerbangan Kerajaan). Warna oranye yang identik dengan Belanda sampai sekarang berasal dari royal family. Ulang tahun raja pada 27 April (Koningsdag) diperingati sebagai hari libur nasional dan mungkin adalah hari libur dengan peringatan paling meriah di Belanda. Bicara soal penghormatan pada raja, orang Belanda tidak kalah dengan orang Jawa.
Itu tadi dari sudut budaya, bagaimana dengan pemerintahan? Dua poin ini tertuang dalam konstitusi:
1. The government consists of the King and the ministers.
2. The King is inviolable; the ministers are responsible.
Raja dan para menteri (yang dipimpin perdana menteri) bersama-sama adalah yang disebut sebagai pemerintah. Kebijakan-kebijakan dirumuskan bersama dengan menteri-menteri sebagai eksekutor dan raja bisa ikut menyetujui proposal yang diajukan. Tapi meski posisi raja tidak bisa diganggu gugat, raja tidak punya jangkauan sampai level praktis. Simpelnya, raja adalah kepala negara sementara perdana menteri adalah kepala pemerintahan.
Apa keuntungan di balik pemisahan peran itu? Kepala pemerintahannya jadi tidak berlagak selayaknya seorang raja. Perdana menteri adalah pekerja, dia dipilih dan digaji untuk menjalankan perannya sebagai pegawai negeri. Dia tidak butuh panggung, tidak butuh wajahnya dikenal, tidak perlu sorak sorai, dan walaupun punya partai pengusung dan warga pemilih, dia tidak berharap 'disembah'.
Urusan penghormatan, tahta, dan pengkultusan itu domainnya raja, tapi di sisi lain raja:
(1) Tidak khawatir soal mempertahankan kekuasaan karena tahta akan diteruskan keturunannya.
(2) Tidak pegang APBN sehingga tidak menggunakan uang rakyat untuk kepentingan dirinya.
Dua hal itu (suksesi dan anggaran) adalah exactly yang jadi sumber masalah jika kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu, presiden bisa menghamburkan uang rakyat bukan untuk kebijakan produktif tapi untuk program populis demi pemilu berikutnya.
Konsep kerajaan juga mencegah munculnya raja-raja kecil di daerah dan di sektor tertentu. Lha kalau perdana menterinya saja cuma pegawai, mana mungkin pejabat-pejabat di daerah mau sok-sok-an seolah raja. Bidang populer seperti sepakbola juga tidak bisa dikooptasi segelintir orang karena sudah dipagari dengan Asosiasi Sepakbola "Kerajaan Belanda", milik kerajaan lho ini, jangan macam-macam.
Menurut Claude, ada 43 negara di dunia masih punya monarki aktif. Jadi sebenarnya jumlah raja yang masih bertahta tidak langka-langka amat. Tentu tidak semua dari negara itu juga stabil dan progressing. Tapi saya cuma mau venting bahwa daripada punya presiden yang macak jadi raja, piye nek sekalian Indonesia jadi kerajaan aja?
Chandra
