Koperasi

Saya menunggu seperti apa jadinya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)-nya Prabowo nanti. Jujur dari berita yang sekarang-sekarang ini muncul aroma bakal banyak gagalnya sudah kuat sekali. 

MBG bisa berjalan karena gratis dan sekolah-sekolah bisa dipaksa untuk menerima. Sekolah, guru, dan siswa dalam hal ini hanya sebagai obyek. Tapi untuk KDMP masyarakat adalah subyeknya, mereka yang (berhak) memutuskan mau beli atau tidak. Kalau orang tidak mau atau tidak bisa belanja kesana (karena tempatnya jauh, barang nggak lengkap, pelayanan kurang, dll) lalu pengurus mau apa?

Di sisi lain pemerintah memaksakan diri sesegera mungkin membangun ribuan bangunan koperasi dengan berbagai ukuran. Saya yakin ini dilakukan secara koboi tanpa studi yang cukup. Padahal pasarnya segitu-segitu aja, apalagi ketika harga-harga naik orang akan cenderung menahan spending. 

Selama ini juga sudah ada kesetimbangan antara supply dan demand, ketika jumlah penduduk di suatu wilayah naik otomatis akan muncul swalayan dan warung-warung baru, begitu juga sebaliknya. Tapi kini tiba-tiba bangunan KDMP muncul dimana-mana tanpa tahu yang akan ngelarisi siapa. KDMP nggak ada organik-organiknya sama sekali.

Bangunan KDMP banyak yang bagus tapi suasananya tampak menyedihkan. Di daerah, memindahkan pasar ke lokasi baru saja beresiko gagal karena secara sosial dan teknis belum tentu cocok. Orang yang pernah menginjakkan kaki di pasar pasti tahu pasar itu ada soul-nya, bukan hanya perkara bangunan.

Ini belum bicara soal hal-hal teknis: penataan barang yang tanpa perencanaan, strategi pricing dan diskon tanpa data, relasi dengan brand/supplier yang dimulai dari nol, lokasi yang jauh dari pemukiman, manajemen pegawai yang entah seperti apa, dan lain sebagainya. Indomaret dan Alfamart bisa besar karena ilmu dan iterasi bertahun-tahun, bukan modal fantasi pendirinya.

Not that I'm a fan of MBG, tapi dapur SPPG bisa jalan karena at least secara konsep (bukan pelaksanaan) nyaris semua unsurnya in-line: pemerintah terjalankan 'misinya', pemilik dapur untung besar, pegawai dapur bergaji layak, suplier dan produsen (petani, peternak) punya pembeli, anak-anak dapat makanan gratis, hanya guru saja yang terjepit di antara kepentingan-kepentingan itu. Tapi balik lagi, KDMP itu jualan dan mereka butuh pembeli yang memutuskan untuk mau belanja di mereka. Pembeli bagaimanapun akan menggunakan motif ekonomi: kualitas tertentu untuk harga termurah atau harga tertentu untuk kualitas terbaik. Apakah KDMP bisa memenuhi itu?

Mungkin KDMP akan bisa laku jika tidak ada saingan, dalam artian pedagang mulai dari warung kelontong kecil sampai swalayan besar harus 'ditangani'. Seminimal-minimalnya KDMP harus bisa menjual barang jauh lebih murah dari yang lain, yang mana pasti nggak masuk secara itung-itungan bisnis. Fakta bahwa manajer KDMP digaji dari APBN sudah menunjukkan bahwa koperasi ini nggak self sufficient. Skenario terburuknya adalah warung dan swalayan dipaksa tutup dan pegawai di-lay-off yang mana sudah kejadian. Pada akhirnya rakyat yang jadi korban.

Kita tahu lah untuk apa dan siapa program ini ada, tapi kita bisa apa? Konsep koperasi yang mestinya secara organik tumbuh dari dalam, dari anggota untuk anggota, dan buahnya adalah SHU (sisa hasil usaha), di-bypass demi kepentingan segelintir orang. Pokoknya top down, pokoknya komando, pokoknya senegara manut. 

Chandra